Labuan Bajo, Radarflores.com- Wacana kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo (TNK) sebesar Rp3.750.000 per orang per tahun mendapat perhatian penolakan dari sejumlah partai politik di Manggarai Barat.
Wacana dengan dalil biaya konservasi tersebut digaungkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan mulai berlaku 1 Agustus 2022 mendatang.
Sebelumnya Ketua PDIP Manggarai Barat Darius Angkur menolak ide tersebut. Kini giliran Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Manggarai Barat, Blasius Janu juga siap "pasang badan" untuk menentang kenaikan tarif ke TNK.
Politisi senior Manggarai Barat tersebut menegaskan, wacana kenaikan tarif ke TNK akan menciptakan angka pengangguran setelah klaster Covid-19.
"Kita menolak. Karena teman-teman kita yang pramuwisata nanti akan nganggur karena minimnya wisatawan yang datang ke TNK," ujarnya melalui sambungan telepon, Selasa (05/07/2022).
Ia menjelaskan, wabah Covid-19 sudah cukup membuat pelaku pariwisata menganggur selama 3 tahun.
Karena itu, pemerintah tidak boleh membuat wacana yang semakin menekan pelaku pariwisata di Manggarai Barat.
Akibat wacana konyol yang digaungkan oleh pemerintah pusat dan provinsi, kata dia, sudah membuat wisatawan membatalkan liburan di Labuan Bajo.
"Akibat wacana ini, banyak tour operator yang mengaku tamunya batal liburan ke Labuan Bajo. Ini baru wacana pak apa lagi nanti kalau itu jadi keputusan. Ini akibatnya," ujarnya.
Ia menjelaskan, visi pemerintah menaikan tarif masuk TNK untuk meningkatkan PAD harus dikaji ulang. Karena yang menjadi korban dari kebijakan ini adalah masyarakat yang bekerja sebagai tour guide lokal.
"Jadi pemerintah ingin menaikan PAD tetapi rakyat dibinasakan. Tidak harus begitu. Rakyat jangan dijadikan korban," ujarnya.
Politisi dengan tagline "Bae Leru" tersebut menduga bahwa dengan kebijakan menaikan tarif ini maka akan ada investor besar yang bisa ambil peluang untuk membuat travel agent baru. Dia pasti menetapkan tarif yang telah ditentukan dan wisatawan kelas elit.
Bisa saja, lanjut Blasius, travel agent-nya berkantor di Jakarta, Bali, dan kota-kota lain. Jika demikian, maka travel agent lokal tidak mampu bersaing.
"Ini akan menciptakan klaster pengangguran yang sangat besar. Saya mau semua anggota Dewan Mabar, ayo kita berangkat ke Jakarta temu Presiden Jokowi dan minta supaya TNK itu dikelola oleh Pemda sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat," ujarnya.
Kontributor: Rio Suryanto
