Labuan Bajo, Radarflores.com- Ahli Hukum Pidana Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr. Karolus Kopong Medan ikut berkomentar seputar kasus dugaan pengusiran Ketua Forum Masyarakat Peduli Pariwisata (Formapp) Manggarai Barat, Rafael Todowela
Pengusiran itu diduga dilakukan oleh Kasat Intelkam Polres Mabar Iptu Markus F.S. Wangge di ruangannya pada Selasa (12/07/2022) lalu.
Karolus menilai tindakan dari Kasat Intelkam Polres Mabar untuk mengusul mengundurkan jadwal demonstrasi tentu ada pertimbangan kepentingan negara yang lebih besar.
Intelkam, kata dia, memiliki standar operasional prosedur (SOP) sendiri dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
"Perjuangan dari Formapp Mabar untuk menolak wacana kenaikan biaya menuju TNK adalah hal baik, tetapi dalam pengetahuan publik, kenaikan ini masih dalam tataran wacana," jelasnya keterangan tertulis yang diterima Radarflores.com, Kamis (14/07/2022).
Karolus menegaskan, wacana itu masih membutuhkan proses dalam ruang publik sebelum ditetapkan secara defenitif.
Oleh sebab itu, menurut dia, demonstrasi menolak wacana kenaikan tarif untuk saat ini belum terlalu urgen jika diperhadapkan dengan kepentingan lain seperti G20 dan kunjungan kenegaraan Presiden Timor Leste.
Dikatakannya, tidak semua masalah harus direspons dengan demonstrasi. Masih ada banyak jalan yang bisa ditempuh untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.
“Harusnya masyarakat khususnya Formapp Mabar lebih bijaksana melihat situasi negara dan dunia saat ini, karena kepentingan G20 itu bukan saja untuk bangsa Indonesia, tetapi kepentingan dunia," ungkapnya.
Karolus menjelaskan, semua komponen harus bisa menahan diri melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan kekisruhan yang berdampak pada terhambatnya agenda penting.
Menurut dia, pengakuan Kasat Intel Polres Mabar merupakan langkah yang paling bijaksana demi menjaga kepentingan bersama, termasuk kepentingan para demonstran.
Sebab itu, Karolus kembali mengingatkan agar semua komponen harus bisa menahan diri melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan kekisruhan yang berdampak pada terhambatnya agenda penting.
"Langkah itu adalah langkah yang baik untuk kepentingan bersama, baik untuk pendemo, pemerintah serta negara secara keseluruhan,” tandasnya.
Polisi menurut Karolus, pasti mengutamakan sesuatu yang lebih penting dan besar dari sekian hal yang mereka hadapi di lapangan.
Apalagi kegiatan G20 itu bukan hanya kepentingan rakyat Indonesia saja, tetapi kepentingan dunia. Sebab itu harus diamankan demi kelancaran kegiatannya.
Karolus menegaskan, jalan yang terbaik untuk menolak wacana kenaikan tarif ke TNK adalah mencari forum dialog.
"Tidak perlu harus demo. Sebab dialog maupun demonstrasi itu memiliki esensi yang sama yakni menyampaikan pendapat," tegasnya.
Kontributor: Siprianus Robi
