Larantuka, Radarflores.com - Lembaga Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (Kompak) Indonesia menduga kuat ada praktik penjualan bantuan bencana dan korupsi dana bantuan bencana erupsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur.
"Kami mendesak BNPB, BPBD Provinsi NTT dan BPBD Kabupaten Flores Timur untuk tidak mengabaikan hak-hak korban erupsi Gunung Api Lewotobi dan melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan koban erupsi Gunung Api Lewotobi," ujar Ketua Kompak Indonesia, Gabriel Goa dalam keterangan yang diterima media, Jumat, 3 Januari 2025 malam.
Gabriel juga mendukung total pers dan KPK RI untuk mengawasi penyaluran bantuan dan dana tepat sasaran kepada korban bencana. Bukan kepada oknum-oknum pejabat untuk dikorupsi.
"Jika ada dugaan kuat adanya tindak pidana korupsi bantuan baik barang maupun dananya maka langsung ditangkap dan diproses hukum tanpa pandang bulu," ujarnya.
Sebelumnya, sebagaimana diberitakan POS-KUPANG.COM, bantuan kemanusiaan berupa logistik makanan bagi para penyintas Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur diduga disalahgunakan sejumlah oknum.
Dugaan penjualan bantuan terjadi di Posko Desa Ile Gerong, Kecamatan Titehena. Posko ini menampung ratusan penyintas dari Desa Nawokote, Hokeng Jaya, dan Klatanlo. Nama beberapa petugas di posko itu menjadi buah bibir masyarakat dan para penyintas.
Salah seorang warga, Melayu, bukan nama sebenarnya, mengaku pernah ditawari beras bantuan 50 kilogram dengan harga murah. Ia tak mau membelinya lantaran sadar bawah bantuan bagi korban bencana bukan untuk diperdagangkan.
"Tawar beras 50 kilogram dengan harga Rp 450.000. Saya tidak mau, karena memang itu bukan untuk dijual, tapi digunakan bagi para korban," ujar dia yang adalah warga Desa Ile Gerong kepada POS-KUPANG.COM, Jumat, 3 Januari 2024.
Ironisnya, penjualan beras dan telur ayam ini berlangsung saat persediaan logistik semakin menipis. Penyintas mengaku mengkonsumsi nasi tanpa lauk.
"Hari ini nasi kosong. Kemarin kami diberi ikan tapi potongannya kecil," kata seorang penyintas yang meminta namanya tak disebutkan.
Berdasarkan penelusuran dari sejumlah pihak yang tahu kasus ini, penjualan barang bantuan dilakukan saat malam hari di salah satu rumah warga, tak jauh dari Posko Pengungsi di SDI Ile Gerong.
Beberapa sumber menduga, logistik dijual karena adanya persekongkolan. Belakangan tekuak setelah insiden keributan pasca pesta miras. Nama salah satu aparat disebut-sebut menjual bantuan itu.
"Waktu itu ribut, mereka adu mulut, teriak sebut pak A jual. Bilang nanti mau bongkar perilaku mereka selama ini," katanya.
Informasi ini semakin kuat setelah salah satu warga mengaku turut membeli telur ayam dua papan dengan harga Rp50.000. Harga yang sangat murah, ketimbang membeli di toko senilai Rp65.000/papan.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Flores Timur, Fredy Moat Aeng, terkejut saat diberitahu media soal masalah ini. Ia segera turun langsung ke Posko Ile Gerong guna menguak oknum-oknum yang nakal tersebut.
"Sebentar saya cek. Terima kasih informasinya, kita turun langsung," katanya.
Abaikan Hak Korban
Gabriel menegaskan, manajemen bencana yang buruk akan berdampak pada pengabaian hak-hak ekosob pengungsi erupsi Gunung Api Lewotobi.
"Garda terdepan yang bertanggung jawab atas manajemen tersebut adalah BPBD (Badan Penanggunglangan Bencana Daerah) Kabupaten Flores Timur, BPBD Provinsi NTT dan BNPB Nasional," ujarnya.
Menurut Gabriel, program tanggap darurat harus dituntaskan baru melangkah ke program rehabilitasi dan rekonstruksi.
"BPBD mulai dari tingkat kabupaten, provinsi dan pusat sudah diatur dalam UU dan aturan turunannya dan wajib hukumnya berkolaborasi dengan semua stakeholder," tegasnya.
Ia mengatakan, dalam bencana ada barang dan jasa serta alokasi anggaran yang rawan dijadikan peluang untuk korupsi.
Di sini menurut Gabriel, dibutuhkan manajemen pengawasan agar dana dan bantuan bencana tidak disalahgunakan bahkan dikorupsi mencari keuntungan di saat korban belum terpenuhi hak-hak ekosob mereka dalam bencana. [RF]
