Kupang, Radarflores.com - Gubernur NTT, Melki Laka Lena, mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemimpin daerah harus menjadi pelayan dan abdi rakyat.
"Tugas utama kita adalah membela kepentingan rakyat dan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Melki pada acara serah terima jabatan Wali Kota Kupang dan para bupati se-Nusa Tenggara Timur serta pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK dan Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-NTT di Aula El Tari, Kupang, pada Sabtu, 1 Maret 2025.
Ia menekankan, setiap kepala daerah atau pemimpin daerah memiliki tanggung jawab penuh untuk mewujudkan harapan masyarakatnya.
"Saya mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua bahwa pemimpin daerah adalah pelayan rakyat, yang memikul tanggung jawab besar untuk mewujudkan harapan dan cita-cita masyarakat," ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu.
"Pemimpin yang mendengar dan melayani harus menjadi semangat dalam setiap langkah dan keputusan kita," tambah Melki.
Ia juga mengingatkan para kepala daerah untuk berkomitmen bekerja sepenuh hati, dengan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya, nilai yang harus selalu dipegang teguh.
Melki menyatakan, tugas ini adalah amanah besar yang hanya bisa ditunaikan dengan integritas tinggi dan rasa tanggung jawab yang tak terbantahkan.
"Melalui kesempatan ini, saya ingin memberikan ucapan selamat yang tulus kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang serta Bupati dan Wakil Bupati se-NTT yang telah dilantik pada 20 Februari lalu oleh Bapak Presiden RI, Prabowo Subianto," ujarnya.
Melki yakin, dengan komitmen dan integritas, tantangan pembangunan NTT dapat dihadapi bersama.
Efisiensi Anggaran
Melki juga menegaskan pentingnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang harus dipandang lebih dari sekadar penghematan anggaran.
Menurutnya, efisiensi ini bertujuan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Sebagai pemimpin daerah, kata Melki, mereka diwajibkan untuk menerjemahkan kebijakan ini dengan penuh tanggung jawab dan transparansi, menghindari pemborosan, dan memastikan pengelolaan anggaran tepat sasaran.
"Pengelolaan anggaran harus efisien, tepat sasaran, dan bebas kebocoran. Dalam ruang fiskal terbatas, pemimpin harus memprioritaskan program yang berdampak langsung pada masyarakat untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan NTT," jelasnya.
Melki menambahkan, efisiensi anggaran bukan hanya soal mengurangi angka, tetapi memaksimalkan hasil dari setiap program untuk menciptakan perubahan nyata dan berkelanjutan.
Fokus utama harus pada prioritas pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial, dan mewujudkan NTT yang lebih sejahtera dan adil.
"Dengan tekad dan kerja sama yang solid, kita akan menjadikan NTT sebagai contoh efisiensi dalam pengelolaan anggaran, membawa kita pada kemajuan dan kesejahteraan merata bagi seluruh masyarakat Flobamorata," tegasnya.
Melki juga menjelaskan, Provinsi NTT memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, pariwisata, dan energi terbarukan yang perlu dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Tugas pemimpin adalah mengoptimalkan potensi ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan membuka ruang investasi, khususnya hilirisasi sumber daya alam non-tambang, guna menciptakan lapangan kerja, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan memicu industrialisasi.
Melki berharap agar para bupati/wali kota dapat menyusun RPJMD yang terintegrasi dan tersinkronisasi dengan RPJMD Provinsi serta RPJMN, serta mengacu pada Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gilang Rakabuming Raka, serta Dasa Cita Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2025-2030.
Semua ini harus dijalankan dengan komitmen penuh dan menjadi pedoman untuk langkah nyata setiap pemerintah daerah di NTT. Kesatuan langkah antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sangat krusial untuk mengatasi tantangan NTT.
"Kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi yang solid antar tingkatan pemerintahan harus menjadi fondasi agar kebijakan dan program berjalan harmonis, memberi dampak positif yang maksimal bagi masyarakat," harap Melki. [RF]
