Betun, Radarflores.com- Bupati Malaka Simon Nahak pergi langsung ke Jakarta untuk memberikan proposal usulan pembangunan kawasan perkantoran pemerintahan di Badan Nasional Pengelolah Perbatasan (BNPP) RI, Rabu (15/06/2022).
Upaya ini demi mewujudkan program Sakti yang ditawarkan saat kampanye terkait pusat pemerintahan.
Menurut Bupati Simon, BNPP RI adalah pintu masuk untuk pusat pembangunan Kabupaten Malaka.
Dikatakan, usulan anggaran dalam proposal tersebut senilai Rp428.872.192.000. Hal itu merujuk pada UU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka, yaitu membangun suatu kawasan perkantoran pemerintahan yang terpusat.
Selain itu, Kabupaten Malaka sebagai salah satu Daerah Otonom Baru (DOB). Kemudian, kabupaten berbatasan darat langsung dengan Negara RI/RDTL dan laut berbatasan dengan Negara Australia.
Terpantau, Bupati Simon diterima oleh Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Letnan Jenderal TNI (Purn) Jeffry Apoly dan Asisten dapertemen pembangunan perbatasan Infrastruktur Pemerintahan A.Yusuf Mahmud.
Dalam rapat tersebut, Bupati Simon mengatakan, fokus perhatian Pemda Malaka saat ini adalah membangun pusat pemerintahan Kabupaten Malaka.
"Kami punya harapan untuk dibantu Karena Puspem ini dibangun di salah satu Lokasi Perioritas (LOPRI) yaitu Kecamatan Malaka Tengah yang menjadi titik center-nya Kabupaten Malaka," kata Bupati Simon .
"Kami sedang mendesain lahan yang disiapkan 15 Ha. Hari ini kami juga bawa proposal untuk diserahkan kepada Bapa Deputi 3 untuk diatensi sambil kami menunggu arahan selanjutnya," tambah dia.
Dikatakan, anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan Puspem ini nilainya cukup fantastis.
"Kubupaten Malaka saat ini membutuhkan anggaran untuk membangun Puspem. Sebab saat ini kami mengalami masalah yakni anggaran biaya sewa kantor," tuturnya.
Tidak hanya itu, Bupati Simon juga mengatakan, berdasarkan Pasal 5 ayat 5 huruf c, terdapat 5 kecamatan yang ditetapkan sebagai LOPRI.
Meski begitu, Malaka baru mendapatkan dua bantuan dari Kementerian Kesehatan dialokasi LOPRI tersebut yakni Rumah Sakit Penyangga Perbatasan (Malaka Tengah) dan akan mendapatkan satu bantuan tambahan rumah sakit pratama.
Ia mengungkapkan beberapa pokok persoalan pasca-pertemuan bersama pihak BNPP RI tersebut yakni, bahwa dari sisi regulasi, Malaka belum seluruhnya ditetap LOPRI. Padahal Malaka sebagai wilayah perbatasan.
"Dapur dari pusat pembangunan Kabupaten Malaka mestinya di BNPP RI," ungkap Simon kepada Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Letnan Jenderal TNI (Purn) bersama jajaran.
Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) merespons baik terkait permintaan Puspem Kabupaten Malaka tersebut.
"Kita akan tindaklanjut untuk bantuan anggaran Puspem itu," ungkap Letnan Jenderal TNI (Purn), Jeffry Apoly Rahawarin.
Dikatakan, BNPP-RI sepakat untuk bersurat kepada Menteri Dalam Negeri.
Ia juga meminta agar Pemda Malaka harus bersurat kepada Kemendagri untuk beraudiensi spesifik membahas Puspem Malaka.
Dalam momentum kegiatan tersebut, Bupati Malaka didampingi oleh Kepala Badan Perbatasan Kabupaten Malaka, Kadis PUPR, Kepala BPBP, Kabag Kesra dan Kabag Protokol.
Kontributor: Frido Umrisu Raebesi
